Antara Sertifikasi dan Kompetensi

Kompetensi guru yang saat ini telah menyandang “gelar” guru sertifikasi kembali menjadi sorotan. Pasalnya kebijakan program sertifikasi yang digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2008 yang lalu  belum/tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu guru. Program sertifikasi yang dilaksanakan selama ini baru mampu meningkatkan “taraf hidup” pendidik dan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi seorang pendidik. Hal tersebut setidaknya tercermin dalam riset yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun lalu yang berjudul ”Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia”  yang menyimpulkan bahwa hasil dari program sertifikasi guru belum sesuai dengan yang diharapkan.

            Adanya usulan evaluasi terhadap kinerja guru yang telah lulus sertifikasi sebenarnya bukan hal baru. Sejak beberapa tahun lalu beberapa kalangan yang peduli akan nasib pendidikan kita, mulai dari pengamat pendidikan, praktisi dan organisasi guru telah mengusulkan dilakukannya evaluasi secara berkala. Sayangnya sampai hari ini pemerintah sendiri nampaknya belum memiliki konsep yang jelas tentang instrumen evaluasi yang akan digunakan. Pemerintah masih mengandalkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh pendidik.

            Disisi lain sikap guru sertifikasi yang enggan untuk meningkatkan kompetensinya hanya karena merasa telah memegang sertifikat sebagai pendidik membuat tujuan awal digulirkannya program sertifikasi menjadi tidak tercapai. Tak hanya itu, tunjangan sertifikasi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidik, sebagian besarnya malah digunakan untuk berbagai keperluan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh tim PMPTK Kemdiknas pada tahun 2010 tentang penggunaan tunjangan profesi,  diperoleh fakta bahwa sebanyak 25 % tunjangan yang diperoleh oleh pendidik digunakan untuk keperluan sehari-hari, 38 % untuk pendidikan anak, 3 % untuk membeli kendaraan bermotor, 4 % untuk naik haji/umrah, 4 % ditabung di bank, 3 % untuk perbaikan rumah, 7 % untuk keperluan media  pembelajaran, 1 % untuk kesehatan dan hanya 14 % untuk peningkatan kompetensi. Melihat kondisi tersebut tidak mengherankan jika saat ini banyak pihak yang mulai mempertanyakan efektivitas program sertifikasi guru.

Untuk mengoptimalkan program sertifikasi guru ini, saat ini pemerintah tengah merumuskan kebijakan agar program sertifikasi yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu guru. Berbagai program pelatihan pun akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program ini. Selain itu pemerintah pun akan melakukan “reformasi” terhadap LPTK sebagai lembaga pencetak pendidik agar guru yang dihasilkan benar-benar siap untuk diterjunkan.

Meskipun demikian yang jauh lebih penting dari itu semua adalah kesadaran dari guru itu sendiri untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya sekalipun sertifikat sebagai pendidik sudah dipegang. Dengan begitu dana triliunan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan ditanah air dapat tercapai.