Mencegah Penyalahgunaan Dana BSM

Laporan pengawasan Komisi X DPR RI perihal terjadinya penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh siswa penerima maupun orang tuanya sudah selayaknya menjadi perhatian kita bersama.  Anggota DPR RI dari Komisi X Herlini Amran menyatakan, berdasarkan pengamatan dilapangan ditemukan beberapa kasus dimana dana bantuan yang diterima ternyata digunakan untuk keperluan diluar urusan pendidikan. Hal tersebut tentu saja membuat kita prihatin. Bantuan yang sejatinya digunakan untuk keberlangsungan pendidikan, malah digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukannya.

            Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya merupakan bagian dari  Program Menengah Universal (PMU) yang diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Adapun tujuan dari PMU ini adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menegah nasional menjadi  sebesar 97 persen pada tahun 2020  dari angka APK saat ini yang hanya 78,8 persen. Adapun nominal bantuan yang disalurkan berbeda tiap jenjangnya. Siswa Sekolah Dasar (SD) mendapatkan bantuan sebesar Rp. 450.000, siswa SMP sebesar Rp. 750.000 dan Rp. 1 juta untuk siswa SMU/SMK. Dengan adanya bantuan ini pemerintah berharap seluruh siswa tidak mampu tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

            Namun dengan ditemukannya kasus-kasus semacam ini membuat upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR menjadi tidak maksimal. Jika dibiarkan, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Kita tentu tidak ingin melihat dana triliunan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ditanah air, malah digunakan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Adanya sebagaian siswa yang menggunakan dana BSM untuk membeli pulsa, gadget, bahkan untuk uang muka pembelian sepeda motor selayaknya menjadi pelajaran bagi kita dan pemerintah.

            Terjadinya kasus-kasus semacam ini antara lain disebabkan tidak adanya kontrol yang memadai terhadap penggunaan anggaran yang diterima oleh siswa. Selain itu adanya anggapan sebagian orang tua siswa bahwa dana BSM ini sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang biasa mereka terima mengakibatkan dana BSM yang diterima bebas digunakan sekehendaknya. Adapaun yang dijadikan dalih oleh para orang tua tersebut adalah bahwa mereka lebih mengetahui kebutuhan anaknya dibandingkan dengan orang lain. Dengan kata lain mereka ingin mengatakan “keun duit mah urang nu ngatur, pamarentah mah teu kudu pipilueun”.

            Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, diperlukan upaya serius dari pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana bantuan. Jika diperlukan, setiap siswa maupun orang tua diwajibkan membuat laporan penggunaan dana dan disertai bukti pembayaran. Jika tidak, pemerintah bisa saja memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dalam bentuk penundaan atau pembatalan dana bantuan untuk tahun berikutnya.

            Meskipun demikian, yang jauh lebih penting adalah sikap bijak orang tua itu sendiri dalam menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan disertai dengan kesadaran dari orang tua kita berharap kedepan tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana bantuan semacam ini. Dengan begitu dana bantuan yang telah diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR untuk keberlangsungan pendidikan siswa yang tidak mampu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.