Memupuk Kesadaran Hukum

Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk  dan kereta api didaerah Bintaro beberapa waktu yang lalu seakan menjadi peringatan bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Adapun ketidakdisiplinan pengemudi disinyalir sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan yang menewaskan awak dan beberapa penumpang kereta tersebut. Pengemudi truk yang nekat menerobos pintu perlintasan kereta api meskipun sirine pertanda akan datangnya kereta api telah berbunyi pada akhirnya membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

            Sikap ketidakpatuhan terhadap aturan yang sebenarnya bertujuan untuk melindungi setiap orang tersebut hanyalah contoh kecil dari sekian banyak kasus kecelakaan. Ironisnya, perbuatan melanggar hukum ini ternyata diajarkan sejak kecil dan mendapatkan “restu” dari orang tua. Banyaknya anak Sekolah Dasar (SD) yang mengendarai sepeda motor dijalanan dan tidak menggunakan helm adalah bukti bahwa ketidakpatuhan tersebut diajarkan sejak dini. Orang tua seakan bangga ketika melihat anaknya pandai mengendarai sepeda motor sekalipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

            Disisi lain fenomena nyaah dulang ternyata masih menjadi panyakit matuh yang diidap oleh banyak orang tua kita. Sikap orang tua yang cenderung mengabulkan semua keinginan anaknya sekalipun itu tidak bermanfaat bahkan cenderung menjerumuskan tak jarang harus berakhir dengan sebuah penyesalan. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pada tahun 2012 yang lalu jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 29.654 orang. Artinya, tak kurang dari 80 orang  meninggal setiap harinya akibat kecelakaan lalu lintas. Adapun jumlah korban tersebut didominasi oleh golongan usia produktif antara 15 sampai dengan 30 tahun.

Dilain pihak rendahnya kesadaran hukum ini ternyata “dipupuk” hingga anak dewasa. Klimaksnya, perbuatan-perbuatan menyimpang seperti menyontek saat ujian (nasional) atau menjiplak hasil karya orang lain dianggap menjadi hal yang biasa. Adapun untuk tataran yang lebih tinggi lagi, suap maupun gratifikasi dikalangan pejabat seolah dianggap menjadi bagian dari “ikhtiar” seseorang untuk mencapai tujuannya. 

            Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang tidak datang dengan sendirinya, namun ditanamkan sejak kecil. Sekolah sejatinya mampu menjadi sarana sekaligus miniatur negara dimana aturan-aturan tersebut ditegakkan.  Pemberian sanksi tegas bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah sejatinya dapat dijadikan pelajaran bagi siswa lainnya agar berpikir dua kali jika akan melakukan kesalahan yang sama.

Adapun aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian hendaknya dapat bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, sekalipun dia adalah anak seorang pejabat. Pengistimewaan terhadap pelanggar hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial didalam masyarakat yang akan berakhir pada luntunya wibawa penegak hukum. Meskipun demikian, yang jauh lebih penting lagi adalah peran orang tua dalam menananmkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh negara dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa aturan tersebut sengaja dibuat dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dirinya dan orang lain.

Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak ini, kita berharap dimasa depan tidak ada lagi keluarga kita yang menjadi korban akibat dari ketidakpatuhan mereka  terhadap aturan yang telah dibuat.