Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas

Dalam hitungan bulan, ritual lima tahunan yang akan menentukan nasib bangsa ini lima tahun kedepan akan segera digelar. Para politisi pun nampak sibuk “bersolek” untuk mendapatkan simpati masyarakat. Menjelang hari-hari pencoblosan seperti saat ini, dermawan - dermawan “musiman” pun bermunculan bagaikan jamur dimusim hujan. Disaat bangsa ini dilanda “dahaga” yang luar biasa, para dermawan musiman tersebut berduyun-duyun datang memberikan berbagai bantuan layaknya seorang pahlawan.

            Menurut Fareed Zakaria dalam bukunya yang berjudul The Future of Freedom, salah satu faktor yang menentukan kualitas dan eksistensi demokrasi adalah tingkat pendidikan pemilih. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih, semakin baik pula sosok pemimpin-pemimpin yang dilahirkan.  Namun jika kita melihat kondisi masyarakat kita saat ini, keinginan untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah seperti yang dicita-citakan nampaknya masih jauh panggang dari api.

            Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia baru mencapai 5,8 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD). Sungguh suatu ironi ditengah banyaknya klaim tentang keberhasilan pembangunan oleh pejabat pusat maupun daerah selama masa kepemimpinannya. Melihat kondisi tersebut, tanpa menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 pun kita sudah bisa menebak pemimpin-pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan dari demokrasi  semacam ini.

            Pejabat eksekutif korup, wakil rakyat yang rajin membolos sampai dengan aparat penegak hukum yang “berkolaborasi” dengan para penjahat akan selalu “setia” mengisi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti saat ini. Fakta tersebut seolah ingin menegaskan bahwa fenomena “Trias Koruptika” benar adanya.

            Untuk menyaring para “penumpang gelap” dalam kendaraan yang bernama demokrasi ini, meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Pemilih cerdas tentu akan mampu memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Dalam hal ini dibutuhkan political will yang kuat dari pengambil kebijakan untuk mencerdaskan masyarakat dan bukannya “memelihara” ketidakberdayaan mereka agar mudah diarahkan untuk kepentingan tertentu.

            Adapun persoalan biaya yang selalu menjadi masalah klasik dalam meningkatkan mutu pendidikan nampaknya semakin tidak masuk akal. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), potensi kerugian negara akibat bocornya pendapatan negara yang berasal dari pajak dan royalti pertambangan mencapai 5 ribu triliun rupiah. Artinya, persoalan utama untuk mencerdaskan bangsa ini bukanlah terletak pada terbatasnya anggaran, namun pada “defisitnya”  integritas para pemangku kebijakan dinegeri ini.

            Berdasarkan fakta-fakta diatas, jika kita tetap ingin menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk memilih calon-calon pemimpin, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat menjadi suatu keharusan. Jika tidak, keinginan masyarakat untuk mendapatkan sosok  pemimpin yang jujur dan amanah tidak akan pernah  terwujud.