Lindungi Data Pribadi Guru

Kasus penipuan yang menimpa guru dan kepala sekolah beberapa waktu lalu hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Adapun modus yang digunakan oleh pelaku adalah berupa undangan bagi guru maupun kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan pembekalan diluar kota dengan mengatasnamakan Kemendikbud sebagai pihak penyelenggara. Sebelum kegiatan tersebut dimulai, pihak sekolah diminta untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening tertentu dengan dalih sebagai tanda jadi akan ikut serta dan uang tersebut akan dikembalikan pada saat pembekalan dilaksanakan. Adapun data lengkap tentang pendidik maupun kepala sekolah yang tertera dalam undangan menjadi dasar bagi sekolah untuk mempercayai kebenaran undangan tersebut. Akibat dari penipuan tersebut, beberapa sekolah mengaku kehilangan uangnya hingga puluhan juta rupiah.

            Jika kita telusuri lebih jauh, kejadian yang menimpa sekolah-sekolah tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi data-data pribadi pendidik maupun sekolah. Selama ini data lengkap tentang pendidik maupun sekolah tersimpan dalam database Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan domain Padamu. Sekalipun keduanya berada dibawah “kendali” pemerintah, pada kenyataannya masing-masing terkesan berjalan sendiri-sendiri. Data-data yang tersimpan di domain Padamu tidak terintegrasi dengan database Dapodik. Artinya, jika operator telah mengisi data pendidik di Dapodik, tidak bisa langsung dibuka di domain Padamu melainkan harus kembali mengisi data yang sama.

            Selain itu karena proses pendataan guru di domain Padamu menggunakan web.id, maka untuk keamanan datanya pun kurang begitu terjaga. Siapapun dapat mengakses data yang ada dengan hanya berbekal scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan. Tak heran jika para pelaku penipuan dapat dengan mudahnya mendapatkan data-data lengkap tentang pendidik maupun sekolahnya.  

            Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa, pemerintah hendaknya mampu membuat pangkalan data tunggal dan terpusat serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Tidak terpusatnya sumber data tentunya akan merugikan pihak pemerintah sendiri maupun sekolah. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) tidaklah sedikit. Selain itu dengan terpisahnya pangkalan data seperti saat ini membuat para staff Tata Usaha (TU) sebagai operator di lapangan harus bekerja dua kali dalam melakukan proses input data pendidik.  Padahal tugas mereka bukan hanya mengurus data pendidik, masih banyak tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

            Dengan hadirnya pangkalan data tunggal dan terjaga dengan baik kita berharap data-data pribadi guru yang tersimpan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan pendataan. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidik seperti halnya sertifikasi guru tentunya harus berdasarkan hasil pendataan yang valid dan berasal dari satu sumber. Dengan begitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran.(Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 24 Februari 2014)