Ihwal Politisasi (Organisasi) Guru

Desentralisasi pendidikan terbukti gagal menjadikan guru sebagai subjek yang mandiri dan profesional. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola pendidikan agar lebih baik ternyata malah disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Itulah yang diungkapkan oleh ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukito dalam acara sarasehan IKA Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja Kependidikan se-Indonesia beberapa waktu yang lalu.  Pernyataan  tersebut disampaikan ditengah maraknya fenomena guru maupun organisasi guru yang menjadi tim sukses bayangan dalam rangka mendukung salah satu calon kepala daerah.  

Terlibatnya  (organisasi) guru sebagai tim sukses calon kepala daerah sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tidak sedikit guru maupun organisasi guru yang memiliki struktur mapan “berpartisipasi” dalam hajatan lima tahunan tersebut. Meskipun tidak menunjukkan dukungan secara eksplisit kepada salah satu kandidat dan tidak berafiliasi pada parpol tertentu, peran mereka sangat terasa dalam mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pilkada di beberapa kabupaten / kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia. 

Banyaknya anggota dan luasnya jaringan yang dimiliki membuat organisasi guru terlihat “seksi” dimata para kandidat. Dengan memperoleh dukungan dari organisasi ini, para kandidat berharap  para guru dapat menjadi pendulang suara bagi mereka mengingat profesi guru sangat strategis untuk mempengaruhi  pemilih pemula yang jumlahnya cukup  signifikan dan masih belum menentukan pilihan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat sekitar 14 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih pemula untuk Pemilu 2014 mendatang.

Kuatnya “rayuan” dari para kandidat yang akan bersaing ditambah lagi dengan “kebutuhan” yang dimiliki (organisasi) guru membuat mereka “tak kuasa” menolak ajakan sang kandidat. Pada akhirnya hubungan timbal balik  ini pun mengakibatkan terjadinya  “simbosis mutualisme” diantara kedua belah pihak. Adapun jabatan kepala dinas pendidikan sejatinya merupakan “ucapan terima kasih” dari calon kepala daerah yang telah didukungnya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jabatan kepala dinas pendidikan setempat yang diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan.

 Selain itu ancaman mutasi pun tak jarang membayangi para guru yang dianggap tidak loyal kepada atasan. Kondisi tersebut mengakibatkan pergeseran paradigma dimana guru (terutama berstatus PNS) yang sejatinya merupakan abdi negara yang bertugas untuk mendidik generasi muda berubah menjadi “abdi raja” didaerah.

Organisasi guru sejatinya dibangun sebagai sarana untuk menampung aspirasi para guru sekaligus fasilitator dalam rangka mengembangkan kompetensi guru. Berbagai kegiatan pelatihan, diskusi-diskusi dan seminar tentang kependidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik hendaknya menjadi perhatian utama daripada sekedar terlibat dalam kepentingan politik yang bersifat pragmatis. Keberpihakan organisasi guru terhadap calon tertentu akan berdampak kurang baik bagi eksistensi organisasi profesi tersebut dan berpotensi menimbulkan perpecahan.

Oleh karena itu sudah saatnya organisasi profesi guru kembali ke “khittah” nya yaitu sebagai rumah yang nyaman untuk “dihuni” sekaligus dapat dijadikan sarana untuk menigkatkan kompetensi pendidik yang pada akhirnya memberikan dampak positif  pada prestasi akademik siswa.