Doktrin “Sesat” Persoalan Pendidikan

Berita yang berjudul “Pemerintah Sulit Eksekusi Program Pendidikan” (PR, 06/12/2013) cukup membuat penulis terharu sekaligus muak. Terharu melihat perjuangan sekelompok anak kecil yang rela mempertaruhkan nyawa dengan melewati seutas tali agar dapat menginjakkan kakinya di sekolah, muak karena disaat yang sama ternyata KPK menemukan beberapa mobil mewah yang terpampang digarasi milik kerabat seorang pejabat yang kini mendekam ditahanan KPK.

            Persoalan pendidikan yang kerap kali diidentikkan dengan terbatasnya anggaran seolah menjadi “mitos” yang diwariskan secara turun temurun. Mulai dari rendahnya kesejahteraan guru (honorer), tidak memadainya sarana belajar, sampai dengan minimnya frekuensi pelatihan guru seakan menjadi hal yang harus “dimaklumi”.  Akan tetapi benarkah minimnya anggaran yang menjadi persoalan dunia pendidikan kita ?

            Jika ditelusuri lebih jauh, dana yang saat ini dimiliki oleh Kemdikbud ternyata tidaklah sedikit.  Seperti halnya kementrian lain Kemdikbud pun memiliki dana abadi yang dikenal dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan jumlahnya mencapai 16 triliun rupiah ” (PR, 20/06/2013). Dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito untuk kemudian dimanfaatkan bunganya guna keperluan pendidikan.

            Disisi lain Berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) setidaknya ada 222 kepala daerah di seluruh Indonesia yang menjadi tersangka kasus  korupsi. Tak hanya itu, sejak digelarnya Pemilukada tahun 2004, tercatat hampir 3000 orang anggota DPRD yang tersangkut kasus hukum, terutama kasus korupsi.

            Berdasarkan fakta-fakta diatas, setidaknya ada dua hal yang menjadi pangkal persoalan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan belum dipandang sebagai bentuk investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini tercermin dari sikap pemerintah yang terlalu “hati-hati” dalam menggelontorkan dana untuk keperluan pengembangan pendidikan. Pemerintah rupanya lebih suka menyimpan uangnya dibank daripada digunakan langsung untuk meningkatkan kompetensi pendidik maupun memperbaiki sarana pendidikan.

            Kedua, persoalan utama dunia pendidikan kita ternyata bukan terletak pada minimnya anggaran, namun pada rendahnya integritas para pemangku kebijakan.  Banyaknya kepala daerah maupun wakil rakyat yang menjadi tahanan KPK seakan mematahkan “mitos” yang mengatakan bahwa jika pendidikan sampai ke perguruan tinggi digratiskan dan kesejahteraan guru (honorer) ditingkatkan akan sangat membebani APBN. Nyatanya para pejabat koruplah yang telah menggerogoti APBN kita, bukan masyarakat tidak mampu apalagi guru (honorer).  

            Berkaca pada realita yang ada, sudah saatnya kita membuka mata agar tidak lagi dinina bobokan oleh para penguasa yang tidak amanah. Selain itu mitos – mitos menyesatkan semacam ini hendaknya kita kubur dalam-dalam agar dimasa depan tidak ada lagi masyarakat yang “terperosok”. Yang lebih penting lagi adalah sikap kritis kita terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terlebih jika kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.