Penyatuan Organisasi Profesi

Dialog antara organisasi-organisasi guru dengan pihak Kemdikbud terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang pendirian organisasi profesi guru kembali mengalami jalan buntu. Pertemuan yang digelar pada tanggal 7 Oktober lalu tersebut sedianya merupakan upaya untuk mencari titik temu atas persoalan yang selama setahun belakangan menjadi polemik dikalangan guru.

Adapun yang menjadi pangkal persoalan adalah adanya klausul yang mengharuskan organisasi profesi guru memiliki kepengurusan  sekurang-kurangnya 75 % di tingkat provinsi, 75 % di tingkat kabupaten / kota, dan 75 % ditingkat bawahnya. Jika usulan ini dilolosakan, otomatis hanya ada satu organisasi guru yang bisa berdiri yaitu PGRI. Sebagai organisasi guru tertua saat ini PGRI memiliki lebih dari 2 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini hendaknya menjadi cambuk bagi organisai-organisasi profesi yang ada untuk melakukan proses kaderisasi secara sungguh-sungguh dalam rangka mengembangkan organisasi. Meskipun begitu kita pun tidak dapat menafikan pandangan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan upaya untuk menyatukan organisasi-organisasi guru yang ada sehingga hanya ada satu organisasi profesi guru yang ada di tanah air.

Dalam pandangan penulis, unifikasi organisasi profesi bukanlah hal yang tabu. Sebaliknya dengan bergabungnya beberapa organisasi profesi berarti menyatunya berbagai potensi yang ada demi memberikan layanan terbaik bagi para anggota.   Meskipun demikian proses unifikasi tersebut hendaknya berlangsung secara alamiah tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah contoh organisasi profesi yang bersatu secara alamiah.

Dalam konteks profesi guru, lahirnya organisasi-organisasi guru yang baru hendaknya dipandang sebagai kritik yang membangun bagi organisasi guru yang ada dalam menampung aspirasi anggotanya. Selain itu adanya beberapa perilaku organisasi yang dianggap menyimpang  membuat tidak sedikit para guru yang mulai meninggalkan organisasi guru yang ada dan memilih untuk membuat organisasi baru.

Adanya pengurus yang tidak berprofesi sebagai guru yang menduduki jabatan strategis di organisasi guru serta sering terlibatnya organisasi profesi tersebut dalam politik praktis adalah contoh dari perilaku menyimpang organisasi seperti yang disebutkan diatas. Kondisi semacam ini membuat posisi organisasi guru rawan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.

Menyikapi persoalan ini penulis menghimbau kepada pemerintah untuk tidak memaksakan kehendaknya dengan membatasi berdirinya organisasi profesi. Selain terindikasi melanggar hak asasi manusia, perilaku seperti ini tidak mencerminkan sikap mendidik bagi organisasi-organisasi profesi yang berbeda pandangan. Dengan memberikan kebebasan kepada organisasi-organisasi  yang ada untuk berkembang kita pun berharap mereka mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga guru, peserta didik dan masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya.