Sudahkah Tunjangan Profesi Meningkatkan Kompetensi ?

Membaca hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia yang berjudul ”Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia”  memang membuat kita sangat  prihatin.  Berdasarkan laporan tersebut, program sertifikasi pendidik yang dilakukan di Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pendidik yang bersangkutan. Artinya, program sertifikasi yang selama ini diluncurkan oleh pemerintah baru sebatas meningkatkan “taraf hidup” pendidik dan meningkatkan minat masyarakat untuk terjun menjadi tenaga pendidik namun belum mampu meningkatkan kualitas pendidik.

Hal tersebut memang sangat wajar jika kita melihat data statistik tentang penggunaan dana tunjangan profesi oleh  guru yang dikeluarkan oleh tim PMPTK Kemdiknas pada tahun 2010. Data statistik tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 25 % tunjangan yang diperoleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, 38 % untuk pendidikan anak, 3 % untuk membeli kendaraan bermotor, 4 % untuk naik haji/umrah, 4 % ditabung di bank, 3 % untuk perbaikan rumah, 7 % untuk keperluan media  pembelajaran, 1 % untuk kesehatan dan sisanya sebesar 14 % untuk peningkatan kompetensi.

Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa porsi tunjangan profesi yang digunakan oleh para pendidik untuk peningkatan kompetensinya ternyata masih jauh dari harapan. Akibatnya pemberian tunjangan profesi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi pendidik yang bersangkutan.

Dalam pandangan penulis, tunjangan profesi yang selama ini diberikan seyogyanya digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi guru sesuai dengan amanat undang-undang. Membeli buku-buku baru, mengikuti berbagai seminar maupun pelatihan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik maupun kompetensi perofesional pendidik. Dengan begitu pemberian tunjangan profesi ini pada akhirnya diharapkan berdampak positif pada peningkatan kompetensi peserta didik.

Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari para guru khususnya yang telah terdaftar sebagai penerima tunjangan profesi untuk memberikan porsi yang lebih besar dalam menggunakan tunjangan yang diperoleh untuk keperluan yang dapat mendukung peningkatan kompetensinya. Disisi lain sudah waktunya pemerintah tidak hanya menggelar UKG untuk mengevaluasi kompetensi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, namun juga mengontrol penggunaan tunjangan tersebut dengan meminta laporan penggunaan anggaran secara berkala sebagai salah satu syarat pencariran tunjangan berikutnya. 

Dengan adanya kesadaran dari pihak guru dan pengawasan dari pemerintah kita berharap pemberian tunjangan profesi benar-benar tepat sasaran. Dengan begitu pemberian tunjangan profesi guru ini pada akhirnya akan mampu meningkatkan prestasi akademik peserta didik yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.