Menggugat “Monopoli” Sertifikasi

Bisa ikut serta dalam program sertifikasi tentunya menjadi impian setiap guru. Selain memiliki gengsi tersendiri dikalangan pendidik,  gelar guru sertifikasi membuat kantong guru makin berisi dan seolah menduduki “kasta” tersendiri. Beratnya medan yang harus dilalui tak sedikit pun membuat mereka ragu untuk menghadapi semua rintangan yang ditemui.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ada sekitar 1,2 juta dari 1,7 juta orang guru yang sudah tersertifikasi. Adapun untuk tahun ini pemerintah menargetkan sertifikasi bagi 250 ribu guru. Berdasarkan undang-undang Guru dan Dosen seharusnya target tersebut tercapai pada tahun 2015 mendatang. 

Untuk itu pemerintah pun berupaya keras untuk mengejar target tersebut ditengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Masih bermasalahnya pencairan tunjangan, jumlah penerima yang tidak akurat sampai dengan evaluasi yang tidak terukur adalah persoalan-persoalan yang selalu menghiasi dunia pendidikan setiap tahunnya.

Lalu apa kabar dengan tenaga kependidikan ? Pegawai Tata Usaha dan bendahara sekolah yang termasuk kedalam kelompok ini nyaris tak terdengar beritanya dalam menyukseskan pendidikan yang berkualitas. Padahal  peran mereka dibelakang layar juga sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. Sayangnya dihampir setiap sekolah mereka dianggap kelompok kasta “kelas dua”.

Wacana peningkatan kualitas pendidikan yang selalu diidentikan dengan peningkatan kualitas pendidik seolah menjadi “senjata” bagi para tenaga pendidik untuk melakukan “monopoli” berbagai program peningkatan kompetensi maupun peningkatan kesejahteraan yang selama ini digulirkan oleh pemerintah.

Padahal dalam undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 disebutkan dengan jelas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas penghasilan  yang layak dan berhak untuk mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat jelas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sejajar. Adapun yang membedakan keduanya hanyalah pembagian tugas sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan yang sama yaitu memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat.

Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak memberlakukan program sertifikasi bagi para tenaga kependidikan. Hal ini dikarenakan baik atau buruknya kondisi dunia pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik semata namun juga dipengaruhi oleh kinerja para tenaga kependidikan.

            Selain itu dengan adanya program sertifikasi bagi tenaga kependidikan diharapkan tercipta sinergi antara tenaga pendidik dan kependidikan dan bukannya menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang selama ini terjadi.