Efektivitas Lelang Jabatan Kepala Sekolah

Berbagai upaya untuk mendapatkan kepala sekolah terbaik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sudah selayaknya kita apresiasi. Adapun lelang jabatan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI bulan november yang lalu  sejatinya merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemprov untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di ibu kota.

            Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut sebagai sebuah terobosan yang mampu memangkas permainan kotor dalam hal pengangkatan kepala sekolah seperti yang selama ini terjadi. Dengan begitu secara tidak langsung akan memberikan kesempatan kepada para guru yang memang kompeten untuk menjadi pucuk pimpinan di sekolah.

            Pertanyaannya, mampukah mekanisme lelang tersebut menghasilkan kepala-kepala sekolah terbaik ?  Setidaknya ada dua hal yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Pertama, apakah proses seleksi kepala sekolah ini hanya sebatas pada mengerjakan soal-soal yang bersikap kognitif seperti halnya UKG dan hanya melibatkan Diknas setempat saja tanpa melibatkan pihak lain seperti guru dan orang tua ? Jika demikian yang terjadi maka mekanisme lelang jabatan tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya.

            Mengangkat kepala sekolah tanpa mempertimbangkan masukan dari para guru dan masyarakat merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan para guru yang kebetulan rekan sekerja dengan (calon) kepala sekolah tersebut tentunya lebih mengenal karakter maupun kompetensinya. Kita tentu tidak ingin sekolah dipimpin oleh orang yang mempunyai rekam jejak yang tidak baik.

            Kedua, apakah dalam mekanisme lelang jabatan tersebut tidak ada aturan formal yang dilanggar ? Kenyataan dilapangan menunjukkan ada beberapa kasus dimana kepala sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun dipaksakan untuk menjabat hanya karena kedekatan dengan pejabat Diknas setempat. Adapun peraturan yang paling rawan dilanggar adalah Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dimana setiap kepala sekolah yang akan menjabat diharuskan memiliki sertifikat kepala sekolah juga sertifikat sebagai pendidik.

            Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mempertimbangkan masukan dari para guru, organisasi profesi maupun orang tua dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah didaerahnya. Informasi dari berbagai pihak tersebut tentu saja akan sangat berharga bagi pengambil kebijakan dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi sekolah. Dengan begitu kita berharap mereka yang diangkat menjadi kepala sekolah adalah benar-benar orang yang memiliki intergritas dan kompetensi yang layak dalam memajukan pendidikan disekolahnya.