Ujian Nasional dan Kurikulum 2013

Harapan akan terjadinya perbaikan kualitas pendidikan di tanah air akhirnya kandas setelah konvensi pendidikan yang dimotori oleh Kemdikbud beberapa waktu yang lalu memutuskan untuk tetap mempertahankan Ujian Nasional. Dalam acara yang dilakukan pada tanggal 26 – 27 September di sebuah hotel mewah tersebut diputuskan bahwa untuk tahun depan dan tahun selanjutnya UN akan tetap digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan disamping nilai sekolah dengan presentase tetap yakni 60 : 40. Bahkan wacana untuk menaikkan bobot presentase UN menjadi 100 persen secara bertahap pun sempat muncul dalam acara konvensi tersebut.

            Konvensi yang pada awalnya diharapkan mampu untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan pendidikan di tanah air seperti peningkatan kualitas guru dan pemerataan infrastruktur pada kenyataannya hanya dijadikan ajang untuk melegitimasi kebijakan pemerintah untuk mempertahankan UN dengan mengundang berbagai kalangan seperti pakar pendidikan, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan (yang sebagian besar pro UN tentunya). Acara yang dibiayai oleh negara tersebut pada akhirnya hanya membahas permasalahan teknis seputar UN dan bukan membahas permasalahan yang sebenarnya, yaitu eksistensi UN itu sendiri.

            Jika dikaitkan dengan kurikulum 2013, kebijakan UN yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik jelas tidak tepat. Ciri khas kurikulum 2013 adalah tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan saintifik . Konsekuensinya, penilaian yang dilakukan haruslah bersifat otentik yang mampu memotret tiga kompetensi peserta didik (kognitif, afektif dan psikomotorik). Artinya penilaian pun tidak mungkin dilakukan secara tunggal dengan hanya menggunakan  soal-soal tertulis saja.

            Penilaian otentik sejatinya merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh. Penilaian tersebut antara lain mencakup penugasan, hasil karya, penilaian sikap dan penilaian tertulis. Disini terlihat jelas bahwa UN hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak instrument yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, terlebih tipe soal UN diseragamkan untuk semua sekolah. Penyeragaman soal UN untuk sekolah-sekolah dengan keragaman latar belakang dan kualitas guru serta sarana pendidikan jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu sejatinya satuan pendidikanlah yang lebih mengetahui apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak.

            Berdasarkan gambaran diatas sebaiknya UN hanya digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas sekolah dan bukan kemampuan peserta didik. Hasil pemetaan ini sejatinya digunakan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang memang kualitas pendidikannya masih rendah. Dengan begitu diharapkan pemerataan kualitas pendidikan disemua daerah dapat tercapai dengan baik.