Reinkarnasi RSBI

Setelah Mahkamah Konstistusi (MK) memutuskan bahwa RSBI harus dihapuskan karena dianggap menciptakan kastanisasi dalam dunia pendidikan, sejatinya mulai tahun ajaran baru mendatang sekolah-sekolah eks-RSBI tersebut kembali menjadi sekolah reguler. Meskipun demikian, riak-riak kebangkitan RSBI ini mulai terasa ketika sebagian pihak rupanya belum “ikhlas” untuk kehilangan lapak yang selama ini menghidupi mereka.

            Dengan dalih untuk meredam kebingungan dan kegalauan sekolah-sekolah eks-RSBI pasca dikeluarkannya keputusan MK, Pemprov Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif mengumpulkan kepala-kepala sekolah eks-RSBI dalam acara Rembug dan Sharing Tindak Lanjut Penyelenggaraan RSBI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut tercetuslah ide untuk mengubah status RSBI menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan untuk tetap mempertahankan mutu sekolah yang selama ini dimiliki.

            Seperti kita ketahui bahwa BLUD adalah sebuah badan yang dikelola oleh daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Meskipun begitu badan semacam ini diperbolehkan melakukan praktek bisnis dan mencari keuntungan meskipun tidak ditarget demi meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Contoh BLUD yang ada di Jawa Barat adalah rumah sakit Al-Ihsan.

            Diperbolehkannya BLUD untuk memperoleh keuntungan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan kursi bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Hal ini sama saja dengan menciptakan kastanisasi di sekolah seperti yang selama ini terjadi pada RSBI. Tak heran banyak pihak yang menolak diberlakukannya BLUD pada sekolah-sekolah eks-RSBI ini. Mulai dari FGII, FORTUSIS sampai dengan ICW dengan lantang menyuarakan penolakannya.

            Mereka menilai jika sekolah memiliki status BLUD akan bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan tanpa terkecuali. Selain itu, jika status tersebut benar-benar diberlakukan sama saja dengan mengingkari janji gubernur Jawa Barat yang akan menggratiskan biaya sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA pada saat kampanye Pilgub beberapa waktu yang lalu.

            Jika status BLUD ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan sangat rawan digugat secara hukum oleh kelompok yang menolaknya seperti halnya gugatan terhadap ujian nasional yang dimenangkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung atau bernasib seperti RSBI yang diputuskan untuk dihentikan sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

            Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah eks-RSBI sudah selayaknya kembali menjadi sekolah reguler sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Selain itu sebaiknya pemerintah fokus pada sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan perhatian, baik dari segi tenaga pengajarnya maupun sarana belajarnya. Dengan begitu diharapkan akan tercipta pemerataan kualitas sekolah di semua daerah sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.( Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 5 Juni 2013 )