Menyoal Keabsahan Ujian Nasional 2013

Ujian Nasional untuk tingkat SMA dan SMK yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu merupakan Ujian Nasional paling buruk sepanjang sejarah. Berbagai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya kini terulang kembali. Mulai dari naskah soal yang tidak sesuai dengan lembar jawaban, bocornya soal maupun kunci jawaban, sampai dengan kegiatan mencontek yang dibiarkan oleh pengawas. Akan tetapi yang lebih tragis lagi, UN untuk tingkat SMA dan SMK pada tahun ini tidak dilakukan secara “berjamaah”. Berdasarkan informasi dari pihak Kemdikbud setidaknya ada sebelas propinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan Ujian Nasional.

            Ditengah carut marutnya pelaksanaan UN tahun ini, tak heran jika sejumlah guru besar, dosen dan juga pemerhati pendidikan ramai-ramai mempertanyakan keabsahan UN tahun ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan UN tahun ini. Pertama, tidak dilaksanakannya Ujian Nasional secara serentak tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Gagalnya pelaksanaan UN secara serentak secara tidak langsung telah melanggar hak konstitusi siswa dalam memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

            Kedua, berbagai persoalan teknis yang terjadi di lapangan tentu saja akan sangat berpengaruh pada validitas hasil UN itu sendiri. Bagaimana mungkin pemerintah menyamaratakan antara siswa yang UN nya berjalan lancar dengan siswa yang UN nya  tersendat-sendat. Apakah mungkin dengan pelaksanaan UN yang seperti ini dapat meningkatkan mutu pendidikan ? Ketiga, bagi sebagian kalangan, UN yang dilaksanakan dari tahun ketahun cacat hukum karena bertentangan dengan UU sisdiknas yang menetapkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan wewenang guru dan satuan pendidikan atau sekolah . Bahkan gugatan pun dilayangkan sampai ketingkat Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh pihak yang menggugat pelaksanaan UN.

            Akan tetapi rupanya pemerintah tak rela  ketika evaluasi hasil belajar siswa selama tiga tahun dilakukan oleh guru mereka sendiri. Entah karena kepentingan apa, pemerintah pun berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa evaluasi belajar dapat dilakukan oleh lembaga independen. Akhirnya pemerintah pun menggunakan BSNP sebagai tameng untuk menggelar ujian nasional sekaligus mengacuhkan putusan MA.

            Ketiga persoalan diatas lambat laun tentu akan menjadi persoalan serius bagi dunia pendidikan. Tak hanya itu, jika dibiarkan tidak mustahil akan mengancam eksistensi UN itu sendiri. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah mengembalikan “mandat” untuk melakukan evaluasi belajar siswa kepada pemegang mandat yang “sah” yaitu sekolah. Adapun pelaksanaan UN sebaiknya jangan dijadikan syarat penentu kelulusan, melainkan hanya sebagai bentuk pemetaan kualitas siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan begitu diharapkan tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran dapat dicapai dengan baik.