BBM dan Ujian Nasional

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pemerintah melakukan “penyesuaian” harga bahan bakar minyak atau BBM. Adapun jebolnya anggaran untuk subsidi BBM ini dijadikan alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dinilai oleh banyak kalangan dapat membebani masyarakat. Yang akan menjadi korban tentu saja masyarakat kelas bawah, karena pada dasarnya kenaikan harga BBM selalu diikuti oleh naiknya harga barang kebutuhan pokok. Akan tetapi jika harga BBM turun lagi, harga barang kebutuhan pokok tetap “istiqomah” pada harga yang berlaku ketika BBM naik.

Selain alasan jebolnya anggaran untuk subsidi, kenaikan harga BBM ini bertujuan agar anggaran subsidi yang masih tersedia menjadi tepat sasaran. Artinya pemerintah tidak mau lagi memberikan subsidi BBM kepada masyarakat yang dianggap mampu. Tujuan pemerintah ini seyogyanya patut kita apresiasi. Akan tetapi fakta di lapangan sering kali menunjukkan kenyataan berbeda.  Alih-alih ingin memberikan subsidi secara tepat, pemerintah malah mendidik masyarakatnya untuk menjadi “pengemis” melalui program bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang kurang mampu. Nampaknya pemerintah lebih suka melihat masyarakat mengantri dikantor pos sekedar untuk menanti BLT yang tidak seberapa daripada menciptakan lapangan baru ataupun memberikan pendidikan keterampilan kepada masyarakat,.

Ujian Nasional  dan Kejujuran

            Ketika pemerintah secara resmi mengumumkan akan naiknya harga BBM, masyarakat langsung bereaksi. Mulai dari pengusaha sampai tukang becak ikut bersuara. Bahkan beberapa minggu sebelum keputusan resmi ini dikeluarkan, sopir-sopir angkutan umum sudah terlebih dahulu melakukan mogok massal. Akan tetapi reaksi berbeda ditunjukkan oleh masyarakat ketika menyikapi mahalnya “harga” kejujuran. Sekalipun kenaikan harga kejujuran ini melebihi kenaikan  BBM, nampaknya penolakan masyarakat tidak selantang ketika mereka meneriakkan  penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM. Padahal sejatinya kenaikan harga BBM ini adalah akibat tidak langsung dari semakin mahalnya harga kejujuran.

            Seperti diketahui,beberapa waktu yang lalu seluruh siswa SMA dan sederajat telah selesai melaksanakan Ujian Nasional. Sejak digulirkan beberapa tahun yang lalu, hajatan yang digelar tiap tahun ini selalu dipenuhi oleh berbagai masalah. Mulai dari kebocoran soal atau kunci jawaban, kegiatan mencontek massal, naskah ujian yang tidak sesuai hingga kertas lembar jawaban yang berkualitas rendah. Adapun khusus untuk tahun ini, seluruh siswa yang ada di 11 propinsi di Indonesia bagian tengah mendapatkan “bonus” berupa penundaan pelaksanaan UN. Maka tak heran jika sebagian besar masyarakat menilai UN tahun ini adalah UN yang paling amburadul sepanjang sejarah.

            Kembali ke harga BBM, besarnya anggaran subsidi BBM yang diperuntukkan bagi golongan tidak mampu selama ini dianggap beban oleh pemerintah yang dapat menyebabkan jebolnya APBN. Disisi lain banyaknya pejabat negara yang korupsi, mulai dari pusat sampai daerah yang melibatkan pihak legislatif maupun eksekutif tidak dipandang sebagai beban oleh negara. Padahal jika dihitung secara cermat total anggaran yang dikorupsi secara “berjamaah” dan “istiqomah” tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM.

            Berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) setidaknya ada 222 kepala daerah di seluruh Indonesia yang menjadi tersangka kasus  korupsi (Republika, “07/03/2013”). Tak hanya itu, sejak digelarnya Pemilukada tahun 2004, tercatat hampir 3000 orang anggota DPRD yang tersangkut kasus hukum, terutama kasus korupsi. Selama kurun waktu tersebut, setidaknya terdapat 431 anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum. Adapun jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang tersangkut kasus hukum lebih besar lagi, yakni 2.545 orang (Republika, “28/02/2013”).

            Jumlah tersebut disinyalir akan terus bertambah mengingat saat ini tidak sedikit anggota DPR pusat maupun daerah yang telah resmi menjadi tahanan KPK maupun yang statusnya masih tersangka. Oleh karena itu, statement pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi BBM bagi masyarakat kurang mampu sangat membebani APBN patut dipertanyakan. Sejatinya perilaku pejabat yang koruplah yang selama ini membebani negara. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata perilaku korup tersebut salah satunya diajarkan di lembaga pendidikan melalui Ujian Nasional yang tidak jujur.

            Sayangnya akibat dari ketidakjujuran ini kurang disadari oleh masyarakat luas dikarenakan efek dari ketidakjujuran ini baru dirasakan beberapa tahun kemudian. Adapun sikap dari masyarakat kita yang cenderung berpikir untuk jangka pendek dalam menyelesaikan semua masalah diduga menjadi penyebabnya. Selain itu penyakit lupa akut yang diderita oleh masyarakat kita dimanfaatkan oleh para pejabat maupun calon pejabat dalam mengobral janji-janjinya. Masyarakat seakan lupa bahwa para pejabat beserta partai yang dulu mengusungnya telah memperdaya mereka hanya karena bermunculannya isu-isu baru yang lebih menyita perhatian maupun kepentingan mereka.

            Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ujian Nasional tahun ini sebagai momentum untuk merestorasi nilai-nilai kejujuran yang sangat kita junjung tinggi. Sudah saatnya kita “bertobat” untuk selalu menolerir berbagai bentuk ketidakjujuran dalam diri kita. Pada dasarnya Ujian Nasional bukanlah sekedar ujian akademik semata, lebih dari itu UN merupakan sarana untuk menguji sejauh mana kejujuran diajarkan diamalkan didalam sebuah lembaga pendidikan. Sekali saja kita mengajarkan ketidakjujuran pada anak-anak kita, maka sejatinya kita baru saja menciptakan generasi yang korup.