Ironi Negri Agraris

Melonjaknya harga komoditi pertanian sejak beberapa waktu yang lalu tentu sangat dirasakan memberatkan masyarakat. Setelah harga bawang merah dan cabai merangkak naik, kini giliran kedelai yang ikut-ikutan “naik kasta”. Tahu dan tempe yang dulu dikenal sebagai makanan “rakyat jelata”, kini hanya bisa dinikmati oleh kaum priyayi. Hal ini dikarenakan harga kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe makin hari semakin tak terjangkau. Ketersediaan kedelai di dalam negeri yang sangat terbatas memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan import kedelai. Celakanya import justru dilakukan disaat nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang terpuruk.

 Kondisi ini pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan para petani lokal dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi bahan pangan disinyalir sebagai penyebab utama kurangnya ketersediaan pangan. Selain itu banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman maupun pabrik makin memperparah kedaaan.

Terlepas dari faktor-faktor diatas, ternyata ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan di tanah air, yaitu ketersediaan guru SMK Pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 35 SMK Pertanian di Jawa Barat. Adapun jumlah murid yang mendaftar dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan lulusan SMK pertanian dianggap memiliki prospek yang menjanjikan, baik di dalam  maupun diluar negeri. Sayangnya potensi ini tidak disertai  dengan jumlah tenaga pengajar yang memadai. Bahkan jika kondisi ini dibiarkan, diperkirakan dalam lima tahun kedepan, guru SMK pertanian terancam habis.

            Pada dasarnya ada tiga faktor penyebab terjadinya kekurangan guru di SMK Pertanian. Pertama, belum diberlakukannya sistem fungsional bagi guru senior di SMK pertanian menyebabkan mereka terbentur dengan sistem struktural dengan masa pensiun 55-56 tahun. Padahal jika kita melihat guru lain yang masih berada di lingkungan dinas pendidikan sudah menggunakan sistem fungsional dengan masa pensiun 60 tahun. Kedua, banyaknya guru yang menolak untuk ditugaskan mengajar di SMK pertanian karena mereka menganggap bahwa guru yang mengajar di SMK pertanian adalah guru “buangan”. Ketiga, banyaknya alumni jurusan pertanian seperti IPB yang lebih memilih terjun ke dunia kerja non pertanian menambah sulitnya mencari guru maupun instruktur untuk  SMK Pertanian.

            Untuk mengatasi kesenjangan tenaga pengajar tersebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh tenaga pengajar itu sendiri. Pertama, dengan memberlakukan sistem fungsional bagi semua tenaga pengajar diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara guru senior dan guru baru. Kedua, pihak kampus sebaiknya bersikap proaktif dalam mengarahkan atau menyalurkan lulusannya ke bidang-bidang kerja yang berhubungan dengan pertanian atau menjadi guru SMK Pertanian. Ketiga, memberikan sanksi yag tegas bagi tenaga pengajar yang menolak untuk ditugaskan di sekolah-sekolah kejuruan pertanian yang memang tengah kekurangan guru.

            Akan tetapi yag lebih penting dari itu semua adalah sikap “legowo” dari para tenaga pengajar itu sendiri untuk bersedia ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang  membutuhkan. Dengan begitu kedepan diharapkan tidak ada lagi sekolah  pertanian yang kekurangan guru. Selamat Hari Tani 24 September.