Jangan Sampai Rakyat Terjebak ( Lagi )

Beberapa waktu yang lalu KPU baru saja menetapkan partai peserta pemilu yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pentas politik pada tahun 2014 mendatang. Seperti telah diduga sebelumnya, partai – partai yang lolos adalah wajah-wajah lama yang saat ini berkuasa baik di eksekutif maupun di legislatif. Sebagian masyarakat, khususnya yang memiliki akses terhadap informasi, mengenal baik kiprah partai-partai ini, mulai dari idiologi, tokoh pendiri sampai kader-kadernya yang terbelit berbagai masalah, mulai dari masalah etika, korupsi, penggunaan ijazah palsu sampai persoalan asusila. Kalau pun ada partai baru yang dinyatakan lolos, itu hanyalah sempalan dari partai yang telah ada sebelumnya.

Ditempat lain, masih banyak masyarakat, khususnya mereka yang memiliki sedikit akses terhadap informasi tidak mampu mengenal karakter partai-partai yang ada sehingga mereka tetap setia menjadi korban janji-janji surga pernah yang dihembuskan oleh partai-partai politik. Selain itu, kepiawaian penguasa dalam mengelola isu-isu melaui media menjadikan rakyat lupa akan janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan sebelum pemilu dan juga lupa akan catatan hitam yang pernah dilakukan oleh kader-kader partai tersebut.

Sebagai contoh, ketika publik menyoroti kasus – kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara, penguasa langsung menutupi kasus – kasus tersebut dengan isu terorisme di berbagai daerah atau dengan kasus pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh pejabat daerah untuk mengalihkan opini publik. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat terkecoh dengan siasat tersebut dan pada akhirnya mereka lupa akan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Minimnya akses terhadap informasi dan penyakit lupa yang diderita oleh sebagian masyarakat menjadi keuntungan tersendiri bagai partai-partai yang ada untuk tetap menjual jargon-jargon partainya.

Ditengah banyaknya pejabat negara yang berasal dari partai politik terjerat kasus korupsi, partai-partai yang ada masih berani membusungkan dada dan meneriakkan bahwa partai mereka adalah partai yang bersih dan menolak berbagai bentuk korupsi. Bahkan, dengan wajah tanpa dosa mereka masih berani menjanjikan kesejahteraan kepada rakyat seolah-olah mereka tidak pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Parahnya lagi tidak sedikit dari fungsionaris partai tersebut yang mengaku akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi namun pada akhirnya malah menjadi koleksi tahanan KPK.

Sanksi Bagi Parpol

Kondisi diatas terjadi lantaran tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi partai politik yang kadernya tersangkut masalah. Yang ada hanyalah sanksi sosial dari masyarakat yang akan terhapus seiring dengan berjalannya waktu. Kondisi ini menyebabkan partai-partai yang ada tidak merasa bertanggung jawab atas kelakukan para kadernya yang terlibat kasus hukum, mereka hanya mengatakan bahwa itu hanyalah perbuatan segelintir oknum kader yang tidak merefresentatifkan kebijakan partai. Padahal pada kenyataannya kader partai yang tersangkut masalah tersebut bukan hanya satu atau dua orang, melainkan puluhan orang, baik itu dari kader partai yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Lihat saja kasus suap cek perjalanan pada pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, dimana lebih dari sepuluh orang kader partai yang dijebloskan ke penjara, atau kasus wisma atelit dan Hambalang yang melibatkan anggota legislatif dan juga eksekutif dari parpol bahkan diduga melibatkan ketua umum salah satu partai besar.

Keengganan pemerintah dan DPR untuk menyusun Rancangan Undang – Undang yang akan menjatuhkan sanksi tegas bagi partai yang korup dapat dimaklumi. Dengan adanya RUU semacam ini tentu saja akan mengancam eksistensi mereka. Sama halnya ketika mereka menolak untuk mencairkan anggaran untuk pembangunan gedung baru yang diajukan oleh KPK untuk menampung sebagian tahanan KPK. Mereka khawatir justru mereka lah yang akan menghuni gedung tersebut, mengingat saat ini KPK tengah mengincar beberapa anggota DPR untuk kasus korupsi. 

Tak hanya itu, sebagai wakil yang seharusnya bertugas sebagai penyambung lidah rakyat, anggota DPR bukannya mendukung program-program pemberantasan korupsi oleh KPK sesuai keinginan rakyat banyak, yang ada malah muncul keinginan mengamputasi kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya , yaitu dengan cara meninjau kembali hak yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan penyadapan, meskipun pada akhirnya upaya tersebut kandas. Selain itu ancaman pembubaran institusi KPK pun beberapa kali dilontarkan oleh para politisi senayan dengan berbagai alasan.

Tidak Ada Pilihan

Melihat wajah-wajah partai politik yang ada, sudah bisa dipastikan bahwa rakyat pun akan mendapatkan anggota Dewan atau pejabat Negara yang berasal dari parpol yang kualitasnya kurang lebih sama dengan orang-orang sebelumnya. Hal ini dikarenakan anggota DPR merupakan kepanjangan dari partai yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh partainya. Kasus dipecatnya Lily Wahid dan Effendy Choirie mungkin bisa dijadikan contoh bagaimana partai memperlakukan anggotanya yang dianggap membandel di mata partai namun dianggap membela kepentingan rakyat dimata masyarakat. 

Adapun dalam konteks pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2014 mendatang, masyarakatan hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memilih partai yang ada dengan resiko akan mendapatkan wakil rakyat dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan wakil rakyat periode sebelumnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memilah-milah partai mana yang jumlah koruptornya lebih sedikit, karena faktanya semua parpol lama yang dinyatakan lolos oleh KPU mempunyai kader-kader yang terlibat kasus-kasus korupsi, meskipun dengan jumlah yang berbeda antara parpol yang satu dengan parpol yang lainnya. Kedua, rakyat tidak akan menggunakan hak suaranya dalam pemilu pendatang alias golput.  

Pada dasarnya kedua pilihan tersebut masing-masing mempunyai implikasi dikemudian hari. Bagi kalangan masyarakat yang memilih pilihan pertama, seyogyanya mereka juga bertanggung jawab terhadap pilihan mereka, karena sejatinya hak disertai dengan tanggung jawab. Bagi mereka yang memutuskan untuk memilih anggota dewan dari salah satu parpol, kewajiban mereka untuk mengawal dan mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Jangan sampai karena kelakuan buruk anggota dewan yang mereka pilih, orang lain yang kena getahnya.

Adapun bagi masyarakat yang memilih pilihan kedua, mereka juga tidak boleh lepas tangan ketika ada kader parpol yang korupsi karena alasan bahwa mereka tidak memilihnya. Karena bagaimana pun juga, baik yang memilih pilihan pertama ataupun pilihan kedua sama-sama tinggal di Negara yang sama, artinya setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun negrinya . Meskipun demikian, bagi partai politi yang dinyatakan lolos, golput seyogyanya dipandang sebagai lampu kuning sekaligus cambuk untuk senantiasa bekerja lebih baik.

Sejatinya, pemilu tahun 2014 merupaka momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua parpol untuk merangkul kembali kepercayaan masyarakat yang saat ini semakin pudar. Pemilu tahun 2014 seyogyanya dimaknai sebagai tahun perubahan kearah lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.