Kemana Arah Organisasi Guru ?

Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2017 mendatang  sejatinya merupakan ujian bagi guru maupun organisasi guru dalam menjaga integritas serta netralitasnya. Melalui pesta demokrasi lima tahunan tersebut kita akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah (organisasi) guru akan mampu berperan sebagai “sang pencerah” bagi bangsa yang tengah belajar berdemokrasi ini, ataukah justru tergoda oleh bujuk rayu para kandidat untuk menjadi tim sukses bayangan mereka dengan imbalan tertentu. Kedua pilihan tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang tidak sederhana di kemudian hari.

            Sikap politik (organisasi) guru dalam setiap pesta demokrasi memang selalu menjadi perhatian masyarakat. Besarnya potensi yang dimiliki  seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa pun yang ingin meraih kursi kekuasaan. Para kandidat sadar betul bahwa guru  merupakan salah satu elemen yang turut menentukan terpilihnya seseorang menjadi pemimpin di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini dikarenakan guru memiliki peran yang cukup strategis di masyarakat maupun dihadapan peserta didiknya terutama yang sudah memiliki hak pilih. Guru (masih) dijadikan “kiblat” oleh (sebagian) masyarakat maupun peserta didik dalam menggunakan hak politiknya.

            Adapun organisasi guru sejatinya merupakan tempat dimana seluruh kekuatan yang dimiliki oleh guru terpusat. Banyaknya anggota dan luasnya jaringan yang dimiliki membuat organisasi ini terlihat “seksi” dimata para kandidat. Tak heran apabila setiap kandidat yang akan bersaing berusaha mati-matian untuk memperoleh dukungan dari organisasi ini. Berbagai “hadiah” yang cukup menggiurkan mereka siapkan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.  

            Alhasil, prinsip – prinsip netralitas dan profesionalitas yang semestinya dipegang teguh oleh guru khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun perlahan luntur. Guru seakan pasrah saat dirinya dijadikan kaki tangan oleh para politikus yang haus akan kekuasaan. Demi mengejar “upah” dari sang pemberi kerja, tak jarang guru harus meninggalkan tugas utamanya mendidik tunas-tunas bangsa karena bentrok dengan jadwal kampanye. Tak hanya itu, organisasi guru sebagai lembaga yang seyogyanya dibangun  untuk memperjuangkan kepentingan guru serta sarana untuk meningkatkan kompetensinya malah dijadikan “kendaraan rental” oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuannya. Tak  heran apabila kualitas output yang dihasilkan oleh para guru semacam ini pun semakin jauh dari harapan. 

            Berdasarkan data dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada tahun 2015 lalu menempati urutan ke – 69 dari 124 negara yang diteliti. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi di tengah melimpahnya jumlah tenaga guru serta semakin meningkatnya anggaran pendidikan dari waktu ke waktu. Dua tahun yang lalu saja anggaran untuk pendidikan naik sebesar 7,5 persen dari Rp 345,3 triliun menjadi Rp 371,2 triliun atau setara dengan 20,67 persen APBN. Jumlah guru yang mencapai tiga juta lebih itu nyatanya belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan di negeri ini sekalipun anggaran negara yang telah dikeluarkan sudah cukup besar. Program sertifikasi guru yang digulirkan sejak beberapa tahun itu pun (seolah) tidak berimplikasi pada peningkatan kompetensi guru maupun prestasi akademik siswa. Sertifikasi guru baru sebatas memperbaiki “taraf hidup” (sebagian) pendidik dan meningkatkan minat masyarakat untuk terjun menjadi seorang pendidik. 

            Terlibatnya  (organisasi) guru sebagai tim sukses calon kepala daerah sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tidak sedikit guru maupun organisasi guru (terutama yang memiliki struktur mapan) “berpartisipasi” dalam hajatan lima tahunan tersebut. Meskipun tidak menunjukkan dukungan secara eksplisit kepada salah satu kandidat dan tidak berafiliasi pada parpol tertentu, peran mereka sangat terasa dalam mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pilkada di beberapa kabupaten / kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia. Kuatnya “rayuan” dari para kandidat yang akan bersaing ditambah lagi dengan “kebutuhan logistik” yang dimiliki (organisasi) guru, membuat mereka tak kuasa menolak ajakan sang kandidat. Pada akhirnya hubungan timbal balik  ini pun berubah menjadi  “simbosis mutualisme” diantara kedua belah pihak.

            Menyikapi fenomena tersebut, sudah saatnya (organisasi) guru menunjukkan partisipasi politiknya dengan cara-cara yang (lebih) bermartabat. Memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada masyarakat tentunya jauh lebik baik daripada menceburkan diri dalam politik praktis. Masyarakat yang saat ini tengah galau dalam menentukan calon pemimpinnya jauh lebih membutuhkan bimbingan dan arahan yang benar dari sosok seorang guru.

            Adapun organisasi guru hendaknya mampu kembali ke “khittah” nya sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan guru sekaligus sarana untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kegiatan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru seharusnya menjadi agenda utama daripada mengerahkan para guru untuk ikut kampanye yang dikemas dalam bentuk jalan sehat atau sebagainya. Selain itu fungsi advokasi pun mutlak dijalankan oleh para pengurus organisasi guru dalam rangka memperjuangkan hak sebagian guru yang dirampas oleh oknum-oknum birokrat. Banyaknya guru yang menerima tunjangan profesi kurang dari seharusnya, pengurangan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer serta persoalan dualisme kurikulum yang jelas-jelas merugikan guru maupun siswa seharusnya menjadi agenda utama organisasi guru saat ini. Dengan demikian, keberadaan organisasi guru pun benar-benar  dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

            Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan profesionalitas, diharapkan guru akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Pada akhirnya, para pendidik kita pun  tidak hanya mampu menjadi guru di sekolah namun juga  guru bagi bangsa yang besar ini.    (Dimuat di Harian Umum Galamedia Edisi 25 November 2016)