Menyoal Revisi Kurikulum 2013

Keputusan pemerintah untuk meninjau ulang konsep maupun implementasi Kurikulum 2013 di seluruh satuan pendidikan nampaknya tidak akan mampu memberikan hasil yang menggembirakan. Selain disebabkan oleh tidak transparannya  proses evaluasi yang tengah dilakukan, keterlibatan publik dalam memberikan masukan terkait revisi kurikulum peninggalan Muhammad Nuh tersebut dirasakan sangat kurang. Sebaliknya, pemerintah terkesan asyik bekerja sendiri dalam merumuskan konsep pendidikan yang menentukan masa depan bangsa yang besar ini. Tak heran apabila banyak pihak yang memperkirakan akan terjadinya kembali “kegaduhan” seperti halnya saat kurikulum ini diterapkan untuk pertama kalinya.

            Kekhawatiran sebagian masyarakat tersebut memang bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga hal yang diperkirakan dapat menjadi pemicu terulangnya kisruh terkait pelaksanaan kurikulum yang digadang-gadang mampu memperbaiki wajah dunia pendidikan tersebut. Pertama, wacana yang pernah disampaikan oleh pemerintah terkait penyederhanaan format penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 nyatanya tidak terbukti di lapangan. Dalam Permendikbud (terbaru) Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis (Juknis) penilaian hasil belajar siswa sekolah dasar dan menengah yang menggunakan Kurikulum 2013, terlihat jelas (masih) banyaknya rubrik penilaian yang harus dikerjakan oleh para guru. Artinya, guru akan tetap disibukkan dengan kegiatan yang bersifat administratif sehingga tugas utamanya dalam mendidik anak menjadi terganggu.

            Kedua, hingga beberapa bulan menjelang tahun ajaran baru tiba, sekolah masih belum menerima sampel buku ajar yang akan dijadikan pegangan oleh para siswa. Padahal, guru sebaiknya diberikan kesempatan untuk menelaah terlebih dahulu konten buku yang akan digunakan oleh siswanya untuk kemudian dapat memberikan masukan apabila ada sebagian materi yang memang kurang sesuai untuk diberikan. Polemik tentang buku “Pacaran Sehat” dan “Makam Berhala” yang dulu pernah   menimbulkan gejolak di masyarakat, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menyediakan bahan ajar yang berkualitas bagi peserta didik. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa buku pelajaran Kurikulum 2013 telah selesai direvisi dan akan segera diujicobakan ke beberapa sekolah.

            Ketiga, kebijakan pemerintah yang akan menambah jumlah sekolah pengguna Kurikulum 2013 hingga 25 persen untuk tahun ajaran mendatang ternyata tidak dibarengi dengan dukungan sarana bagi sekolah-sekolah sasaran. Sekolah seakan dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.  Kondisi ini diperparah dengan sikap (sebagian) dinas pendidikan daerah yang cenderung memaksa sekolah untuk menerapkan Kurikulum 2013 sesuai dengan arahan pemerintah pusat sekalipun sekolah-sekolah yang ditunjuk belum siap. Pada akhirnya, implementasi Kurtilas di sebagian sekolah pun tidak akan berjalan secara maksimal sekalipun secara konsep kurikulum hasil revisi ini lebih baik dari sebelumnya.

            Berdasarkan gambaran di atas, ada baiknya apabila pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan penilaian maupun masukan terkait proses revisi Kurikulum 2013 yang tengah dilakukan. Dalam hal ini Kemendikbud hendaknya mempublikasikan hasil evaluasinya sepanjang tahun 2015 agar sekolah lebih siap dalam menjalankan amanat pemerintah tersebut. Di samping itu pemerintah hendaknya dapat memberikan dukungan penuh terkait infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah. Dengan demikian, revisi kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pun benar-benar mampu memperbaiki potret buram dunia pendidikan di negeri ini.