Menyoal Uji Kompetensi Guru

Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) yang rendah menggambarkan masih rendahnya kualitas guru di Indonesia. Dari 1,6 juta guru yang mengikuti UKG pada tahun 2012 lalu, lebih dari 80 persennya memperoleh nilai di bawah 50 dari rentang nilai 0 – 100. Itulah yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Supradinata beberapa waktu lalu (“PR”, 05/08/2015). Berbagai upaya tengah dilakukan oleh Kemendikbud guna meningkatkan nilai UKG yang akan dilaksanakan sebelum akhir tahun ini, salah satunya dengan menyiapkan modul-modul yang dibutuhkan oleh guru saat akan menghadapi UKG. Harapannya, melalui uji kompetensi yang dilakukan secara berkala ini, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rata-rata kompetensi guru pun dapat tercapai. 

            Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan uji kompetensi kepada seluruh guru secara berkala sudah selayaknya kita apresiasi.  Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kesiapan serta kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Dalam hal ini jaminan mutu (quality control) perlu dilakukan oleh pemerintah guna memastikan setiap guru mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan yang semakin dinamis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perbedaan karakteristik peserta didik dari waktu ke waktu, serta perubahan kurikulum secara tiba-tiba, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik masa kini.  

            Namun demikian, menjadikan soal-soal pilihan ganda sebagai satu-satunya instrument untuk mengukur kompetensi setiap guru bukanlah kebijakan yang tepat. Hal ini dikarenakan format UKG  semacam ini tidak akan mampu mengukur empat kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian) yang sejatinya dimiliki oleh setiap guru secara objektif.  Selain itu validitas hasil uji pun akan semakin diragukan karena tidak mengikutsertakan kualitas lulusan sebagai salah satu indikator penilaian. Padahal, output yang dihasilkan sejatinya mencerminkan kinerja pendidik selama berada di lingkungan sekolah.

            Agar hasil UKG benar-benar mencerminkan kompetensi guru yang sebenarnya, diperlukan format baru dalam pelaksanaan uji kompetensi yang akan digelar sebelum akhir tahun ini. Dalam hal ini pemerintah hendaknya memperhitungkan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilakukan oleh sekolah secara rutin. Jika diperlukan, observasi maupun wawancara langsung dapat ditempuh untuk mengetahui sejauh mana penguasaan guru terhadap 4 kompetensi yang harus dimilikinya sebagai seorang pendidik. Di samping itu prestasi akademik serta akhlak lulusan yang  dihasilkan pun sebaiknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penilaian. Dengan demikian, hasil uji kompetensi pun akan mampu  menggambarkan kualitas setiap pendidik secara objektif.