UN CBT dan Penghapusan Mapel TIK

Acara talkshow tentang Ujian Nasional (UN) online yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta beberapa pekan yang lalu menarik untuk disimak. Bincang-bincang pagi yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, kepala sekolah SMAN 3 Jakarta serta pengamat IT tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penghapusan mata pelajaran TIK dalam struktur Kurikulum 2013 merupakan kebijakan yang keliru. Kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan M. Nuh tersebut ternyata berdampak pada ketidaksiapan (beberapa) sekolah dalam menyelenggarakan ujian berbasis komputer (CBT) pada tahun ini.

Adapun persoalan infrastruktur menjadi kendala utama yang dihadapi oleh sekolah dalam menyelenggarakan hajatan tahunan tersebut. Mulai dari terbatasnya jumlah perangkat komputer yang dimiliki sampai dengan tidak memadainya spesifikasi server sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, merupakan persoalan yang dirasakan oleh hampir seluruh sekolah rintisan. Tak heran apabila jumlah sekolah yang menerapkan UN berbasis komputer ini pun semakin menyusut. Dari 700 lebih sekolah yang ditunjuk, ternyata hanya 585 sekolah yang menyatakan kesanggupannya.

Penolakan terhadap kebijakan penghapusan mapel TIK sebenarnya telah lama disuarakan oleh kalangan pendidikan maupun orangtua. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan semakin menjauhkan anak dari teknologi informasi yang sebenarnya wajib dikuasai oleh generasi saat ini. Adanya anggapan bahwa anak zaman sekarang sudah terbiasa dengan peralatan digital sehingga tidak perlu lagi diajarkan di sekolah, tak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara layak.

Di sisi lain dihilangkannya mapel TIK secara tidak langsung berdampak pula pada rencana anggaran belanja sekolah. Sejak kebijakan kontroversial tersebut diberlakukan, anggaran untuk penambahan maupun perawatan perangkat komputer pun menjadi berkurang. Bahkan, tidak sedikit laboratorium komputer yang berubah fungsi menjadi gudang. Akibatnya, sekolah pun kesulitan jika harus menyelenggarakan ujian menggunakan komputer.

Menyikapi permasalahan tersebut, ada baiknya Kemendikbud meninjau ulang kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim pemerintahan sebelumnya. Revisi terhadap Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran guru TIK dan KKPI dalam implementasi kurikulum 2013 nampaknya menjadi solusi terbaik atas kisruh yang terjadi saat ini. Sudah saatnya siswa mendapatkan kembali hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Pengusaan siswa terhadap teknologi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan dan tugas pemerintah lah untuk memfasilitasinya. Dengan demikian, sekolah pun akan mampu melaksanakan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah.