Mengukur Indeks Integritas Sekolah

Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang  menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai instrument untuk mengukur Indeks Integritas Sekolah (IIS), menarik untuk dicermati. Menurut Mendikbud, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai salah satu cara untuk menghentikan praktik menyontek pada pelaksanaan UN yang sering kali dilakukan secara sistematis. Kemendikbud sendiri telah memiliki formula penghitungan untuk mengetahui apakah pelaksanaan UN berlangsung jujur atau sebaliknya. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dikirim ke pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan adanya IIS ini, diharapkan setiap sekolah akan senantiasa menjaga wibawanya  melalui pelaksanaan UN dengan penuh kejujuran.

            Apa yang dilakukan oleh Kemendikbud tersebut sudah selayaknya kita dukung penuh. Sebagai lembaga formal yang bertugas untuk mencetak para calon pemimpin bangsa, sudah seharusnya sekolah menjaga integritasnya. Namun demikian, pelaksanaan UN hendaknya tidak dijadikan satu-satunya cara untuk mengukur sejauh mana tingkat integritas sebuah lembaga pendidikan. Diperlukan instrumen lain sebagai pembanding agar hasil penilaian tersebut lebih objektif. Untuk itu ada tiga hal yang layak untuk dipertimbangkan dalam penentuan IIS.

            Pertama, prestasi atau rekam jejak alumni sekolah tersebut di PTN. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh oleh mahasiswa asal sekolah yang mendaftar setidaknya memberikan gambaran akan kualitas maupun integritas almamater mereka. Hal ini dikarenakan baik atau tidaknya prestasi akademik mereka selama duduk dibangku kuliah sejatinya mencerminkan kondisi sekolah yang sebenarnya. Oleh karena itu, melihat output secara langsung di lapangan tentunya akan lebih objektif dibandingkan dengan hanya melihat angka-angka yang tertulis di dalam buku raport.

            Kedua, hasil akreditasi sekolah. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan delapan standar pendidikan hendaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pengukuran IIS. Dalam hal ini standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan sebaiknya dijadikan perhatian utama oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kedua standar tersebut menggambarkan kualitas output  yang akan dihasilkan sebagai konsekuensi logis dari kualitas SDM yang dimiliki oleh sekolah serta cara mengelolanya.

            Ketiga, laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan penggunaan dana BOS tiap sekolah per triwulan yang dapat dilihat secara online sejatinya mencerminkan sejauh mana kemampuan serta integritas sekolah dalam memanfaatkan uang negara. Dari 13 komponen pembiayaan yang tercantum, apakah sekolah benar-benar telah memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah ataukah sebaliknya. Tak hanya itu, kedisiplinan sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi Kemdikbud dalam memberikan penilaian.

            Berdasarkan gambaran di atas, ada baiknya pemerintah tidak menjadikan pelaksanaan UN sebagai satu-satunya komponen dalam menentukan indeks integritas setiap sekolah. Rekam jejak alumni di PTN, hasil akreditasi sekolah serta pelaporan penggunaan dana BOS hendaknya ikut diperhitungkan. Dengan demikian, hasil penilaian yang dilakukan pun lebih objektif dan benar-benar mencerminkan integritas sekolah yang bersangkutan.