Memperbaiki Tata Kelola Guru

Usulan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kepada pemerintahan yang akan datang agar membentuk Ditjen Guru di bawah Kemendikbud, menarik untuk dicermati. Pembentukan lembaga baru tersebut dipandang perlu dalam rangka menangani berbagai kebutuhan guru di lapangan. Selain itu dengan dibentuknya Ditjen Guru, berbagai program peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Dengan begitu peningkatan kualitas guru tersebut diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap peningkatan prestasi (akademik) siswanya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air memang sudah selayaknya kita dukung. Namun demikian, apakah pembentukan Ditjen Guru tersebut merupakan solusi terbaik untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada ? Kenyataan menunjukkan, banyaknya persoalan yang dialami oleh guru bukanlah karena tidak adanya lembaga khusus yang mengelola kepentingan guru, namun lebih disebabkan oleh masih kuatnya pola sentralistik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan beserta subjeknya, termasuk guru. Hal ini dapat kita lihat misalnya dari kebijakan tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), pemberlakuan Kurikulum 2013 serta persyaratan pencairan tunjangan sertifikasi. Dengan dalih untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, pemerintah pun memberlakukan aturan yang sama bagi seluruh guru tanpa memperhatikan kondisi mereka yang sebenarnya.

Kondisi ini diperparah dengan masih dipegangnya “tradisi” dimana pergantian Mendikbud selalu diikuti oleh perubahan kebijakan secara mendasar. Akibatnya, pemerintah pun hampir tidak pernah memiliki blue print yang jelas dalam pengelolaan guru untuk jangka panjang. Berbagai kebijakan strategis (baik yang menguntungkan maupun yang merugikan guru) selalu terhenti manakala pucuk pimpinan berganti.

Di sisi lain organisasi guru yang diharapkan mampu menjadi tempat untuk menghilangkan “dahaga” para guru ternyata belum bisa bekerja secara maksimal. Upaya untuk memperjuangkan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru yang merupakan tujuan utama dibentukanya organisasi ini pun belum begitu terlihat. Bahkan, dalam beberapa kasus tak jarang wadah tempat berkumpulnya guru tersebut malah dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih kursi dewan maupun kepala daerah. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pun semakin jauh dari tujuan semula.

Adapun untuk memperbaiki tata kelola guru agar lebih terarah, diperlukan keberanian dari pemerintahan saat ini untuk mendobrak tradisi yang selama ini dianut oleh setiap rezim. Seorang Mendikbud idealnya berasal dari kalangan birokrat Kemendikbud sendiri, bukan orang luar. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan program-program pemerintahan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan guru. Di samping itu organisasi guru pun hendaknya mampu memposisikan dirinya sebagai partner strategis bagi pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan anggotanya. Dalam hal ini organisasi guru diharapkan aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan menyangkut kepentingan guru di setiap daerah. Dengan begitu kebijakan yang dilahirkan pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan.

Dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah serta dukungan dari organisasi guru, diharapkan seluruh kepentingan guru dapat terakomodir dengan baik. Dengan demikian, upaya peningkatan kompetensi pendidik pun dapat terlaksana dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum.