Tinggal Kelas dan Makna Evaluasi Belajar

Kebijakan pemerintah yang akan merubah mekanisme kenaikan kelas untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dimana tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat. Bagi orang tua sistem baru kenaikan kelas ini akan semakin memudahkan anak-anak mereka untuk naik ketingkat selanjutnya tanpa harus dibebani dengan target minimal nilai yang harus diperoleh. Sebaliknya bagi pihak sekolah yang lebih mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, kebijakan ini bukanlah solusi terbaik untuk menumbuhkan motivasi belajar anak.

            Apa yang dilakukan oleh Kemdikbud ini sebenarnya terinspirasi oleh pendidikan dinegara maju yang menerapkan kebijakan untuk menaikkan seluruh siswanya di sekolah dasar dalam rangka mengembangkan potensinya. Disana siswa yang belum menguasai pelajaran sebelumnya tetap diperbolehkan naik kelas dengan catatan guru harus tetap memberikan remedial kepada siswa yang bersangkutan.

            Sayangnya Indonesia bukanlah negara maju. Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, ada banyak kendala yang akan dihadapi dilapangan. Pertama, tingkat kesejahteraan guru di Indonesia tidaklah sebaik dinegara maju. Sisa waktu yang ada biasanya dimanfaatkan oleh para guru kita untuk mencari penghasilan tambahan diluar jam sekolah. Mulai dari memberikan les privat, berjualan sampai dengan menjadi tukang ojeg adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para guru  sehingga tidak ada waktu untuk memberikan bimbingan maupun remedial bagi siswa yang kurang.

            Kedua, jumlah rombongan belajar yang terlalu banyak akan menyulitkan guru untuk memberikan perhatian bagi siswa yang kurang. Dinegara kita setiap kelas di sekolah dasar rata-rata “dihuni” oleh lebih dari 40 siswa. Idealnya satu kelas diisi oleh 20 anak jika pembelajaran ingin berorientasi pada kualitas. Ketiga, kebijakan untuk menaikkan seluruh siswa tanpa memandang kemampuannya dikhawatirkan akan membuat motivasi belajar anak menjadi berkurang. Anak akan berpikir untuk apa rajin belajar kalau anak yang malas saja bisa naik kelas.

            Dalam pandangan penulis, naik atau tidaknya siswa sepenuhnya merupakan otonomi sekolah yang diputuskan dalam rapat dewan guru. Keputusan tersebut tentunya diambil setelah melihat hasil evaluasi belajar siswa yang bersangkutan serta mendengar masukan dari para guru yang mengajarnya. Memaksakan siswa untuk naik kelas disaat dia sendiri belum menguasai materi sebelumnya bukanlah keputusan yang bijak. Jika hal ini tetap dilakukan, bukan motivasi belajar siswa yang akan tumbuh melainkan frustasi yang akan dialami anak karena harus selalu mengejar ketertinggalan dikelas.

            Evaluasi belajar sejatinya dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kekurangan anak untuk kemudian dilakukan perbaikan. Hasil evaluasi ini hendaknya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan selanjutnya sebagai pilihan yang terbaik untuk anak.  Dengan begitu proses evaluasi belajar yang setiap tahun dilakukan ini benar-benar dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus meningkatkan motivasi dan prestasi akademik siswa.