Persoalan Hak Kekayaan Intelektual

Persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pembajakan perangkat lunak berlisensi dinegara kita seakan menjadi momok ditengah upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pembajakan yang telah merugikan negara ratusan miliaran rupiah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Business Software Alliance (BSA) Indonesia menempati peringkat ke 11 negara dengan jumlah perangkat lunak bajakan terbanyak di dunia. Dengan jumlah 86 % software bajakan yang beredar ditanah air, Indonesia mengokohkan posisinya sebagai  peringkat pertama negara dengan jumlah software bajakan terbanyak di ASEAN.

            “Prestasi” yang sama sekali tidak membanggakan ini tentu saja dapat merugikan bangsa kita sendiri. Selain merusak reputasi Indonesia dimata dunia, perbuatan melanggar hukum seperti ini juga mengakibatkan kerugian negara terutama disektor pajak. Selain itu penggunaan produk bajakan ini sangat bertentangan dengan pendidikan karakter generasi muda yang tengah gencar dilakukan melalui pendidikan.

Pada dasarnya ada tiga faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan software bajakan di Indonesia. Pertama, daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan software bajakan menjadi “primadona” dikalangan masyarakat kita. Harga satu keping CD original yang mencapai ratusan dolar membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membelinya. Bahkan ada perangkat lunak yang harganya melebihi harga perangkat keras atau komputernya.

Kedua, keengganan masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak bebas lisensi yang dikenal dengan istilah open source mengakibatkan penggunaan software bajakan tetap merajalela. Adapun kurangya buku-buku referensi dan sulitnya memulai hal-hal baru sering kali dijadikan alasan bagi mereka untuk enggan beralih menggunakan perangkat lunak yang bersifat open source.

Ketiga, tidak berjalannya aturan yang disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegak hukum menyebabkan pelaku pembajakan tidak pernah kapok dalam menjalankan aksinya. Padahal dalam undang-undang hak cipta pasal 72 disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku pembajakan adalah denda maksimal 5 miliar dan atau pidana 7 tahun penjara.

Menyikapi fenomena tersebut, sekolah sejatinya mampu mengambil bagian dalam upaya mengurangi jumlah pembajakan software tersebut. Memasukkan materi tentang HAKI kedalam kurikulum sekolah diharapkan mampu membangun kesadaran siswa dan masyarakat tentang pentingnya menghargai hasil karya orang lain. Selain itu bagi sekolah-sekolah yang masih mengajarkan TIK hendaknya menjadi pelopor dalam menggunakan perangkat lunak bebas lisensi. Hal ini dikarenakan perangkat lunak tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikembangkan lagi sehingga akan memunculkan kreatifitas para siswa.

Meskipun demikian, yang jauh lebih penting lagi adalah sikap tegas pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar peraturan. Dengan adanya upaya – upaya seperti ini kita berharap dimasa depan tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain dan pada akhirnya akan memperbaiki citra Indonesia dimata dunia.