Pendidikan, Penyadapan dan Gairah Kolonialisme

Kasus penyadapan terhadap presiden RI dan pejabat lainnya yang dilakukan oleh pihak intelejen Australia mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Usulan untuk memutus hubungan diplomatik pun kencang disuarakan  untuk menyikapi perbuatan yang dianggap telah menginjak-nginjak kedaulatan bangsa Indonesia tersebut. Hal ini memang wajar mengingat selama ini Australia lah yang lebih banyak diuntungan dari adanya hubungan bilateral antara kedua negara.

            Penyadapan yang dilakukan oleh Australia tentunya bukan tanpa maksud. Kepentingan politik dan ekonomi disinyalir sebagai tujuan utama dibalik operasi yang disebut oleh perdana menteri Australia Tony Abbott sebagai upaya pertahanan negara dalam “memerangi terorisme” ini.  Maklum saja dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan kekayaan alam yang sangat melimpah, Indonesia sangat strategis untuk dijadikan “mitra”. Disamping itu spekulasi pun muncul tentang tujuan penyadapan yang dikaitkan dengan kepentingan pemilu 2014 nanti.

            Apa yang dilakukan oleh Australia (dan Amerika) sebenarnya tidak lebih dari upaya mereka untuk melanggengkan hegemoninya di Indonesia. Jika kita menengok ke belakang, bangsa barat selalu mencari celah untuk dapat menguasai daerah jajahannya agar bisa mengambil kekayaan alamnya. Upaya-upaya tersebut mereka lakukan baik melalui medan perang maupun meja perundingan. Lamanya Belanda menjajah Indonesia seharusnya menjadi catatan bagi kita yang masih hidup sampai saat ini bahwa hasrat untuk menguasai bangsa lain tidak akan pernah sirna selama nafas masih berhembus.

            Jika dahulu penjajah mengambil kekayaan alam kita dengan cara-cara kasar, maka saat ini mereka mengambilnya denga cara yang “halus”. Kedok yang bernama kerjasama ekonomi yang sebenarnya jauh lebih menguntungkan pihak asing sejatinya bentuk baru dari kolonialisme modern (neo kolonialism). Pembagian keuntungan yang tidak adil dalam kontrak kerja dengan PT Freeport maupun harga penjualan gas bumi LNG Tangguh yang tidak masuk akal adalah contoh kecil dari bentuk kolonialisme baru semacam ini.

            Kembali ke kasus penyadapan, apa yang dilakukan oleh pihak Australia yang “menguping” pembicaraan para pejabat Indonesia merupakan hal yang lumrah dalam dunia intelejen.  Tidak ada yang istimewa dalam kasus penyadapan tersebut, namun yang disayangkan mengapa yang mengungkap kasus ini adalah justru  pihak luar, bukan lembaga intelijen milik pemerintah Indonesia. Apakah karena SDM kita yang tidak siap ataukah peralatan kita yang kurang canggih sehingga tidak mampu untuk mencegah orang luar untuk keluar masuk dengan seenaknya.

 Menyikapi hal tersebut, kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh negara lain seharusnya menjadi cermin sekaligus bahan evaluasi bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai gangguan dari pihak luar yang bisa datang sewaktu-waktu.

Sikap PM Australia Tony Abbott yang tidak mau menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia  lantaran aktifitas penyadapan semacam ini juga dilakukan oleh negara lain seolah ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia bahwa Indonesia pun “dipersilakan” untuk menyadap mereka (jika mampu). Pernyataan tersebut sejatinya tantangan bagi bangsa Indonesia yang harus dijawab bukan dengan cara berkoar-koar di media sosial apalagi dengan  bertindak anarkis. Sebagai bangsa yang besar, pantang bagi kita untuk “mengemis” permohonan maaf dari bangsa lain. Bukankah kemerdekaan yang kita raih beberapa puluh tahun yang lalu diperoleh melalui perjuangan dengan penuh pengorbanan ?

Adapun pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membuat benteng pertahanan negara. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan melakukan riset secara berkesinambungan dalam rangka mengembangkan teknologi merupakan harga mati bagi setiap lembaga pendidikan dalam menghadapi persaingan global yang semakin “berdarah-darah” seperti saat ini. Kesiapan SDM dan kecanggihan teknologi yang kita miliki tentu akan membuat pihak luar berpikir dua kali untuk “mengobok-ngobok” urusan rumah tangga negara kita.

            Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tersebut diperlukan sinergi antara pihak lembaga pendidikan dengan pemerintah. Pendidik yang merupakan ujung tombak dalam mencetak insan-insan yang memiliki kompetensi menjadi tumpuan kita dalam menyiapkan “prajurit” untuk ditempatkan digarda terdepan, terlebih jika pendidik tersebut telah menyandang “gelar” guru sertifikasi atau guru besar.

            Disamping itu kita pun berharap agar pemerintah tidak ragu untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendidik secara berkelanjutan disamping penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini dikarenakan kualitas pendidik dan tersedianya sarana pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap kulaitas lulusan maupun hasil karya yang diciptakan.

            Melalui proses pendidikan berkualitas yang mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, kita berharap kedepan bangsa Indonesia mampu menciptakan sendiri “perisai-perisai” yang dapat menangkis berbagai serangan yang datang dari luar tanpa harus menyalahkan maupun mengemis bantuan dan permohonan maaf dari bangsa lain. Dengan begitu kita pun akan mampu menjadi bangsa yang layak untuk diperhitungkan dikancah percaturan dunia dan tidak (lagi) dijadikan “mangsa” oleh bangsa lain.