Eksklusi Sertifikasi

Menghiasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68, sebuah kabar baik dan  kabar buruk datang dari dunia pendidikan. Kabar baik tersebut adalah untuk tahun ini ada sekitar 250 ribu pendidik yang akan diikutkan dalam program  sertifikasi guru. Sementara kabar buruknya adalah untuk tenaga kependidikan lagi-lagi hanya bisa gigit jari alias hanya menjadi penonton setia.

            Seperti diberitakan sebelumnya, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ada sekitar 1,2 juta dari 1,7 juta orang guru yang sudah tersertifikasi. Adapun untuk tahun ini pemerintah menargetkan sertifikasi bagi 250 ribu guru. Berdasarkan undang-undang Guru dan Dosen seharusnya target tersebut tercapai pada tahun 2015 mendatang.  

Untuk itu pemerintah pun berupaya keras untuk mengejar target tersebut ditengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Masih bermasalahnya pencairan tunjangan, jumlah penerima yang tidak akurat sampai dengan evaluasi yang tidak terukur adalah persoalan-persoalan yang selalu menghiasi dunia pendidikan setiap tahunnya.

            Disisi lain pemerintah dan kelompok masyarakat yang mengaku peduli terhadap dunia pendidikan seolah tak terdengar menyuarakan kepentingan para tenaga kependidikan yang terdiri dari staff Tata Usaha dan bendahara sekolah yang jumlahnya tidak sebanyak tenaga pendidik. Wacana peningkatan kualitas pendidikan yang selalu diidentikan dengan peningkatan kualitas pendidik seolah menjadi “senjata” bagi para tenaga pendidik untuk melakukan “monopoli” berbagai program peningkatan kompetensi maupun peningkatan kesejahteraan yang selama ini digulirkan oleh pemerintah.

            Padahal dalam undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 disebutkan dengan jelas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas penghasilan  yang layak dan berhak untuk mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat jelas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sejajar. Adapun yang membedakan keduanya hanyalah pembagian tugas sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan yang sama yaitu memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat.

            Ditengah banyaknya tuntutan pengelolaan lembaga pendidikan yang didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peningkatan kemampuan teknis dan administrasi para tenaga kependidikan adalah suatu keniscayaan. Adapun program sertifikasi bagi tenaga kependidikan seyogyanya mampu memenuhi kebutuhan akan peningkatan kompetensi tersebut disamping berimplikasi positif terhadap kesejahteraan mereka.

            Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak memberlakukan program sertifikasi bagi para tenaga kependidikan. Hal ini dikarenakan baik atau buruknya kondisi dunia pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik semata namun juga dipengaruhi oleh kinerja para tenaga kependidikan.

            Selain itu dengan adanya program sertifikasi bagi tenaga kependidikan diharapkan tercipta sinergi antara tenaga pendidik dan kependidikan dan bukannya menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang selama ini terjadi.