Politisi dan Ijazah Palsu

Mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah pada saat sekarang ini ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Banyaknya politisi yang mengaku akan berdiri di barisan paling depan dalam pemberantasan korupsi dan berjanji akan menyejahterakan rakyat namun belakangan terbukti tersandung kasus korupsi justru membuat masyarakat jengah. Slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi” yang kala itu didengung-dengungkan oleh politisi salah satu parpol dan cukup mampu meraup simpati publik saat itu  nyatanya saat ini justru menjadi bahan guyonan bahkan ejekan dari masyarakat.

            Adapun kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa salah satu calon bupati Garut dan saat ini berkasnya tengah ditangani oleh Polda Jabar adalah bukti bahwa ternyata ketidakjujuran itu dilakukan sejak awal. Kasus ini tentu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus ijazah palsu yang dilakukan oleh para politisi. Berdasarkan laporan dari KPU dan KPUD, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ternyata cukup banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif yang notabene akan mewakili kepentingan rakyat. Adapun ijazah yang paling banyak dipalsukan adalah ijazah SMU.

            Andai saja para caleg yang menggunakan ijazah palsu ini benar-benar  terpilih menjadi wakil rakyat hanya karena mereka memiliki modal finansial, bisa dipastikan yang akan mereka lakukan ketika duduk diparlemen adalah merampok uang rakyat.

            Maraknya penggunaan ijazah palsu ini pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, mental para politisi yang cenderung berorientasi pada materi menyebabkan mereka berusaha dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kedudukan. Para politisi “Pencari Kerja” seperti ini biasanya tidak peduli dengan norma agama maupun norma susila. Baginya kursi lebih penting dari segalanya.

            Kedua, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi mengakibatkan penyalahgunaan teknologi tersebut tak terhindarkan. Saat ini bukan hanya uang yang dapat dipalsukan namun juga ijazah. Tidak mudah membedakan antara ijazah asli dan ijazah palsu mengingat dari tampilan sekilas keduanya cukup meyakinkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membedakan keduanya.

            Ketiga, ketidaktertiban administrasi sekolah sering kali dijadikan celah oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sekolah yang tidak memiliki database siswa dan alumninya secara rapih biasanya rawan disusupi “ijazah titipan” oleh pihak luar. Ditemukannya caleg yang mengaku pernah belajar disebuah sekolah namun ternyata guru-guru disana merasa tidak pernah mengajarinya adalah bukti bahwa sekolah tersebut tidak memiliki tata kelola administrasi yang baik.

            Untuk menghindari maraknya penggunaaan ijazah palsu tersebut sekolah dapat mengambil peran yang sangat besar dengan membuat basis data siswa alumni secara lengkap. Bila perlu data-data tersebut dipublikasikan melalui website sekolah yang bersangkutan. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui apakah politisi tersebut benar-benar alumni sekolah yang bersangkutan.

            Akan tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kesiapan mental dari para politisi untuk senantiasa berlaku jujur. Jika saja sebuah proses politik dimulai oleh ketidakjujuran, maka sudah dapat dipastikan hasilnya pun hanya akan mendatangkan madharat bagi seluruh rakyat.(Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 03 September 2013)