Tiga Ujian Bagi Kemdikbud

Tiga ujian nasional untuk tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP dan SMA baru saja usai. Para siswa dan orang tua pun tinggal menunggu hasilnya yang akan disampaikan beberapa waktu lagi. Dengan harap-harap cemas, mereka pun setia menanti kabar dari pihak sekolah, meskipun tak sedikit juga yang langsung meluapkan kegembiraan karena “merasa” yakin akan lulus.  Disisi lain tak hanya siswa yang melaksanakan ujian, namun khusus untuk tahun ini tiga ujian juga harus dijalani oleh pihak Kemdikibud.

            Ujian pertama yang harus dijalani oleh Kemdikbud yaitu tentang carut marutnya pelaksanaan ujian nasional. Ditengah banyaknya persoalan yang terjadi selama pelaksanaan UN seperti kasus kebocoran soal, mencontek massal, kualitas kertas soal yang buruk hingga penundaan pelaksanaan UN yang harus dialami oleh siswa SMA di sebelas propinsi, Kemdikbud harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mempertahankan UN adalah kebijakan yang tepat. Dalam hal ini Kemdikbud dituntut untuk membuktikan bahwa UN dapat meningkatkan kualitas pendidikan sembari mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan menjamin kesalahan serupa tidak terulang tahun depan.

            Ujian kedua adalah tentang rencana pemberlakukan kurikulum baru yang akan diterapkan mulai tahun ini. Pada ujian yang kedua ini Kemdikbud harus mampu menjelaskan kepada masyarakat khususnya kalangan pendidik bahwa perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan. Dalam hal ini Kemdikbud dituntut untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa permasalahan pendidikan benar-benar terletak pada kurikulum yang berlaku disemua jenjang pendidikan dan bukannya pada faktor guru maupun sara pendidikan. Padahal seyogyanya, berhasil atau tidaknya pelaksanaan kurikulum pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidik dan sarana pembelajaran. Oleh karena itu hendaknya pihak Kemdikbud mampu menyampaikan laporan evaluasinya secara objektif dan menyeluruh kepada masyarakat.

            Ujian ketiga yang harus dijalani oleh Kemdikbud adalah tentang penggunaan data Dapodik ( Data Pokok Pendidikan ) yang akan sangat bermanfaat dalam membangun sebuah database pendidikan sebagai sumber informasi tentang kondisi objektif pendidik dan peserta didik. Dalam hal ini Kemdikbud  harus mampu membuktikan bahwa penggunaan Dapodik ini tidak bertujuan untuk “menjegal” guru-guru untuk mencairkan tunjangan profesi karena realita dilapangan menunjukkan tidak sedikit guru yang harus gigit jari karena tidak dapat mencairkan tunjangan profesinya hanya karena belum mengisi atau melengkapi data dalam Dapodik.

            Ketiga ujian diatas tentunya harus mampu dijalani oleh Kemdikbud dengan baik. Dalam hal ini Kemdikbud harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa ketiga program yang dilaksanakan diatas benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ditanah air, dan bukan sebaliknya. Dengan begitu, penolakan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak lambat laun akan berkurang, bahkan mungkin berbalik menjadi mendukung program-program pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat, khususnya kalangan pendidikan, semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah mustahil dapat terlaksana dengan baik.