Ujian ( Gagal ) Nasional

Ibarat bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki, Ujian Nasional selalu memunculkan berbagai persoalan dari waktu ke waktu. Mulai dari kasus kebocoran soal, naskah soal yang tertukar hingga kasus mencontek massal yang sukar untuk dibuktikan. Tidak heran ketika banyak elemen masyarakat maupun pihak sekolah yang menuntut UN ini dihapuskan.  Klimaksnya, pada tahun 2013 ini baru pertama kali sepanjang sejarahnya UN untuk tingkat SMA dan SMK gagal dilaksanakan secara nasional, dimana terdapat sebelas propinsi yang mengalami pengunduran jadwal pelaksanaan UN. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ketidakmampuan salah satu perusahaan percetakan pemenang tender penggandaan soal UN dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.

            Pada hari minggu siang atau sehari sebelum pelaksanaan UN, mendiknas pun mengadakan konferensi pers. Dalam keterangannya beliau meminta maaf atas keterlambatan pelaksanaan UN untuk tahun ini. Beliau pun menyatakan bahwa beliaulah yang bertanggungjawab atas kejadian ini. Meskipun begitu beliau menjamin tidak ada pihak yang dirugikan atas keterlambatan ini. Adapun untuk siswa yang mengalami pengunduran jadwal UN beliau menghimbau untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi sesederhana itukah masalahnya ?

            Dalam pandangan penulis, setidaknya ada tiga akibat yang ditimbulkan oleh penundaan UN ini. Pertama, pelaksanaan UN yang tidak sesuai jadwal secara psikologis dapat menganggu mental siswa yang sudah bersiap-siap melaksanakan UN. Alangkah kecewanya mereka ketika mendapatkan kabar bahwa pelaksanaan UN diundur. Apalagi kabar tersebut mereka peroleh secara mendadak. Kedua, pelaksanaan UN yang tidak serentak dikhawatirkan mempengaruhi objektivitas hasil UN itu sendiri, karena bagaimanapun  siswa yang melaksanakan UN belakangan memiliki keuntungan tersendiri dengan adanya “informasi awal” tentang soal UN yang mereka peroleh dari rekan-rekannya didaerah lain.

            Ketiga, diundurnya pelaksanaan UN ini tentu saja akan mempengaruhi agenda-agenda sekolah lainnya yang mungkin telah direncanakan jauh-jauh hari. Akibatnya pihak sekolah harus menyesuaikan agenda-agendanya meskipun itu tidaklah mudah. Ketiga persoalan tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi, khususnya bagi panitia UN pusat. Adapun lemahnya pengawasan oleh panitia UN pusat terhadap kinerja perusahaan percetakan disinyalir menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu kedepan seyogyanya panitia UN pusat yang berada dibawah komando Mendiknas lebih meningkatkan fungsi pengawasannya. Jika tidak, pelaksanaan UN SMP yang akan digelar dalam waktu dekat akan bernasib  sama dengan UN SMA.

            Adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Mendiknas atas kejadian ini, mundur dari jabatan nampaknya merupakan solusi terbaik. Dengan begitu beliau bisa dijadikan contoh bagi pejabat lainnya yang gagal dalam menjalankan tugasnya seperti yang terjadi di negara-negara maju.